JAKARTA – Partai Keadilan Sejahtera (PKS) meraih peringkat tertinggi dalam Indeks Pelembagaan Partai Politik oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).
Indeks ini menjadi alat ukur akademik pertama di Indonesia yang dibuat untuk menilai tingkat kelembagaan partai politik di Indonesia, dengan tujuan mendorong partai-partai menjadi lebih terstruktur, modern, dan berorientasi pada prinsip-prinsip kelembagaan yang kokoh.
Wakil Sekretaris Jenderal PKS Muhammad Arfian, yang membawahi bidang Organisasi, Kinerja, Administrasi, dan Sistem Informasi Pusat, mengungkapkan rasa bangga dan apresiasinya atas hasil yang diperoleh PKS dalam indeks tersebut.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Hasil ini merupakan bukti nyata dari kerja keras dan komitmen PKS dalam membangun kelembagaan yang solid, profesional, dan berintegritas,” kata Arfian dalam keterangannya, Rabu (30/10/2024).
Indeks Pelembagaan Partai Politik yang diluncurkan di Gedung Widya Graha BRIN, Kawasan Sains Sarwono Prawirohardjo, Jakarta, merupakan hasil kajian akademis yang telah dikembangkan sejak 2020 oleh tim dari Pusat Riset Politik BRIN.
Kepala Pusat Riset Politik BRIN, Athiqah Nur Alami, menjelaskan bahwa indeks ini memiliki berbagai fase penelitian, yang mencakup konstruksi kerangka konseptual, penyusunan instrumen, hingga uji publik di sejumlah daerah di Indonesia.
“Dengan adanya indeks ini, kami berharap partai-partai politik di Indonesia semakin kuat dalam kelembagaan mereka. Ini penting agar kita memiliki partai politik yang mampu berdiri kokoh di tengah dinamika politik yang terus berkembang. Kami juga berharap publik mendapat gambaran yang jelas tentang kualitas kelembagaan partai politik melalui indeks ini,” ungkap Athiqah.
Tim Pusat Riset Politik BRIN mengembangkan indeks ini melalui empat fase, dimulai pada tahun 2020 hingga 2024. Dalam fase pertama, tim menyusun kerangka konseptual mengenai pelembagaan partai politik, yang kemudian diterbitkan dalam sebuah buku oleh penerbit esensi Erlangga.
Fase kedua mencakup penyusunan instrumen dan uji coba indeks, di mana metode campuran konkuren digunakan untuk memformulasikan instrumen yang dapat diandalkan.
Pada fase ketiga, tim melakukan uji publik dan diskusi kelompok terpumpun di berbagai provinsi, termasuk Sumatera Barat, Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur, dan Bali, untuk menyempurnakan konstruksi indeks berdasarkan masukan yang diterima.
Indeks ini juga telah memperoleh Hak Kekayaan Intelektual (HKI) pada tahun 2023, menjadikan instrumen ini sah dan diakui secara metodologis. Fase terakhir, pada tahun 2023-2024, menghasilkan angka indeks pelembagaan partai politik yang dapat menjadi dasar perumusan kebijakan publik dalam rangka memperkuat kelembagaan partai di Indonesia.
Lebih lanjut, Arfian berharap pencapaian PKS dalam indeks ini dapat menjadi inspirasi bagi partai-partai lain untuk berbenah dan memperkuat kelembagaannya masing-masing.
“Sebagai partai dengan nilai tertinggi, kami merasa terpanggil untuk terus berkomitmen pada prinsip-prinsip kelembagaan yang kokoh. Semoga ini menjadi motivasi bagi semua partai di Indonesia agar bersama-sama membangun sistem politik yang lebih baik dan lebih terlembaga,” tutup Arfian.
Sebagai Anggota Dewan Pakar DPP PKS bidang Komunikasi dan Kebijakan Publik, Ahman Nurdin mengapresiasi hasil yang diraih PKS dalam Indeks Pelembagaan Partai Politik oleh BRIN sebagai pencapaian besar yang menunjukkan keseriusan PKS dalam membangun kelembagaan partai yang profesional dan berintegritas.
Menurutnya, penilaian ini bukan sekadar angka, tetapi menjadi bukti bahwa PKS mampu mengembangkan struktur organisasi yang sesuai dengan prinsip-prinsip modernitas dan akuntabilitas.
“PKS memiliki komitmen kuat untuk menjadi partai yang tidak hanya solid secara internal tetapi juga dipercaya oleh publik karena keunggulan kelembagaannya,” ujar Ahman.
Dengan peringkat tertinggi ini, PKS ingin menegaskan bahwa lembaga partai politik perlu berperan sebagai pilar utama dalam sistem demokrasi yang sehat.
Ahman juga menyoroti pentingnya indeks kelembagaan partai politik ini sebagai alat ukur akademis pertama di Indonesia yang mampu memberikan gambaran obyektif terhadap kualitas kelembagaan partai-partai. Menurutnya, hasil ini akan mendorong seluruh partai untuk berbenah dan meningkatkan tata kelolanya.
“Dengan adanya indeks ini, kita berharap seluruh partai politik di Indonesia semakin menyadari pentingnya memiliki struktur yang kokoh dan berorientasi pada pelayanan publik. Partai politik yang berakar kuat pada kelembagaan akan mampu bertahan di tengah dinamika politik yang kompleks,” tegas Ahman.
Ia juga menilai bahwa keberadaan indeks ini akan meningkatkan transparansi dan memberikan masyarakat wawasan yang lebih baik mengenai kinerja partai.
Lebih jauh, Ahman berharap capaian PKS ini bisa menjadi inspirasi bagi partai-partai lain dalam membangun kelembagaan yang berorientasi pada kualitas dan integritas. Ia menekankan bahwa partai politik memiliki tanggung jawab besar dalam menciptakan sistem politik yang lebih baik melalui penguatan kelembagaan yang transparan dan akuntabel.
“Kami berharap hasil ini tidak hanya menjadi motivasi bagi PKS, tetapi juga menjadi teladan bagi seluruh partai di Indonesia untuk bersama-sama membangun tata kelola yang profesional dan membawa manfaat nyata bagi masyarakat,” tutupnya.
Ahman percaya bahwa upaya konsisten PKS dalam membangun kelembagaan akan semakin memperkokoh posisinya sebagai partai yang dipercaya publik serta relevan di panggung politik nasional.
