BANDASAPULUAH.COM – Bencana banjir akibat hujan deras yang terjadi tanggal 7 Mei 2024 lalu di Kabupaten Pesisir Selatan ternyata hingga saat masih meninggalkan persoalan, terutama bagi masyarakat petani.
Hal itu disampaikan Anggota Komisi III DRPD Pessel, Iel Fauzi Anwar, kepada wartawan Rabu (9/10) di Painan.
Sebab bencana itu, kata dia, juga merusak Bendung Irigasi Koto Kandis yang terdapat di Nagari Kambang Timur, Kecamatan Lengayang.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Karena rusak, sehingga membuat keberlangsungan masyarakat petani untuk turun ke sawah di kecamatan itu menjadi terganggu akibat kekeringan,” katanya.
Dijelaskannya agar keluhan itu tidak berkepanjangan, sehingga pihaknya bersama ketua dan anggota Komisi III DPRD Pessel melakukan pertemuan dengan jajaran Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi (SDABK) Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) di Padang.
“Pertemuan yang kami lakukan Selasa (8/10) itu bertujuan mendesak agar perbaikan bendung irigasi yang rusak akibat bencana itu disegerakan,” katanya.
Dia menjelaskan bahwa upaya itu dilakukan Komisi III DRPD Pessel karena kewenangan penanganan Bendung Irigasi Koto Kandis tersebut berada di tingkat provinsi.
“Melalui dialog bersama Plt Kepala Dinas SDABK Sumbar, Ahdiansyah dan jajaran nya, sehingga disepakati pengerjaan secara administrasi dan penanganan fisiknya dimulai lima belas hari kedepan dengan anggaran sebesar Rp 1,5 miliar. Dana itu bersumber dari APBD Perubahan 2024 Provinsi Sumbar,” katanya.
Perlu diketahui bahwa pengerjaan tahap awal secara fisik dengan nilai Rp 1,5 miliar itu adalah untuk mengantisipasi bagaimana aliran air bisa masuk ke areal sawah petani, atau sebelum pengerjaan secara permanen.
“Sebab areal produktif yang diairi oleh bendung irigasi itu mencapai 1.900 hektar lebih. Namun perlu juga saya jelaskan bahwa melalui Bendung Irigasi Koto Kandis ini, luas lahan yang bisa kembali produktif bisa mencapai 3.357 hektar. Lahan ini tersebar di beberapa nagari. Diantaranya, Nagari Kambang Timur, Kambang Barat, Lakitan Timur, Lakitan Tengah, dan Nagari Lakitan Utara,” jelasnya.
Ditambahkan Iel lagi bahwa untuk penanganan lebih lanjut atau secara permanen, pihak provinsi melalui Dinas SDABK Sumbar juga tengah mempersiapkan Detail Engineering Design (DED).
“Ini saya jelaskan karena berdasarkan analisa Dinas SDABK Sumbar, setidaknya dibutuhkan anggaran sekitar Rp 30 miliar lebih untuk pembangunan irigasi itu secara permanen,” ungkapnya.
Tujuannya agar perencanaan pembangunan fisik secara permanen yang akan dilakukan tahun 2025 nanti benar-benar memiliki perencanaan yang matang, serta juga multi fungsi.
“Sebab selain sebagai sumber air pertanian bagi masyarakat, Bendung Irigasi Koto Kandis ini juga bisa menjadi destinasi wisata unggulan masa datang di Lengayang, dan Pessel secara umumnya,” jelas Iel lagi.
Dia juga berharap apa yang sudah diupayakan itu mendapat dukungan dari masyarakat agar pelaksanaan pembangunan fisik tahap awal ini nanti bisa terlaksana dengan lancar.
“Dengan kembali lancarnya aliran air yang bersumber dari Bendung Irigasi Koto Kandis ini, maka Kecamatan Lengayang akan kembali menjadi lumbung padinya Pesisir Selatan,” tutupnya.
