PKS Tolak Pemberian Bansos Kepada Pejudi Online: Bukannya Memberantas, Malah Bikin Banyak

Selasa, 18 Juni 2024 - 19:52 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Wisnu Wijaya Adiputra, Anggota DPR RI Komisi VIII PKS

Wisnu Wijaya Adiputra, Anggota DPR RI Komisi VIII PKS

“Jangan sampai blunder, seperti usulan bansos untuk pejudi online itu. Satgas harus tegas dalam penegakan hukum sesuai tugasnya sebagaimana Pasal 1 Keppres tersebut, bahwa Satgas dibentuk sebagai upaya percepatan pemberantasan perjudian daring secara terpadu,” paparnya.

Percepatan tersebut, menurut Wisnu, bisa dilakukan dengan membabat habis para pelaku judi daring. Tidak sekedar para pemain tapi lebih dari itu adalah para bandar, jaringan bisnis judi daring serta para oknum yang membekingi bisnis haram mereka.

“Kami berharap, di bawah komando Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan Hadi Tjahjanto sebagai ketua, Satgas Judi Daring bisa secepatnya memberantas perjudian online di Indonesia hingga ke akar-akarnya,” tutup wisnu.

Sementara itu Anggota Dewan Pakar PKS Ahman Nurdin mendukung penolakan pemberian bansos kepada pejudi online. Menurutnya langkah tersebut adalah langkah yang tepat untuk memastikan dana bantuan sosial digunakan dengan efektif dan bermanfaat bagi yang benar-benar membutuhkan.

Menurut Ahman, memberikan bantuan kepada mereka yang secara aktif terlibat dalam praktik perjudian online akan merugikan masyarakat secara keseluruhan.

“Pemberian bansos seharusnya ditujukan kepada mereka yang benar-benar membutuhkan, seperti keluarga miskin dan buruh harian,” ujarnya.

Ahman menegaskan bahwa pemerintah seharusnya lebih berhati-hati dalam menggunakan anggaran bansos untuk memastikan bantuan tersebut tepat sasaran dan tidak menimbulkan kontroversi di tengah masyarakat.

Baca Juga :  Pemkab Pessel Harap Masyarakat Berperan Aktif dalam Uji Publik Penerima Program Bansos

“Kita tidak boleh mengabaikan dampak moral dan sosial dari praktik perjudian online serta risiko ketergantungan yang dapat merugikan individu dan keluarganya. Penting bagi pemerintah untuk tetap konsisten dalam menjaga integritas kebijakan sosial agar tidak mengundang kontroversi di masyarakat,” ujarnya.

Berita Terkait

Suswono Gaungkan Pemberdayaan Perempuan Jakarta: Perkuat Peran Ibu-ibu PKK dan Dasawisma di Garda Depan
PKS Raih Peringkat Tertinggi dalam Indeks Pelembagaan Partai Politik BRIN, Ahman Nurdin: Ini Pembuktian Kualitas Kelembagaan Partai yang Berintegritas
Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI) Kabupaten Bekasi Dukung ASIH, Ahmad Syaikhu Janji Wujudkan Jabar Ramah Disabilitas
Lisda Hendrajoni Pastikan Beasiswa PIP Tahap 2 Aman, Masyarakat Diminta Tidak Risau
Fakta Unik Pilkada Pessel: Sudah Berlangsung 4 Kali, Paslon Nomor Urut 1 Tak Pernah Menang
Paslon ASIH Berkomitmen Buka 3 Juta Lapangan Kerja untuk Anak Muda di Jawa Barat
Tingkatkan Partisipasi Kaum Disabilitas dalam Pengawasan Pilkada, Bawaslu Pessel Gelar RDK
Relawan AMIN di Garut Siap Menangkan Paslon ASIH di Pilgub Jabar 2024

Berita Terkait

Jumat, 1 November 2024 - 11:12 WIB

Suswono Gaungkan Pemberdayaan Perempuan Jakarta: Perkuat Peran Ibu-ibu PKK dan Dasawisma di Garda Depan

Rabu, 30 Oktober 2024 - 21:47 WIB

PKS Raih Peringkat Tertinggi dalam Indeks Pelembagaan Partai Politik BRIN, Ahman Nurdin: Ini Pembuktian Kualitas Kelembagaan Partai yang Berintegritas

Jumat, 25 Oktober 2024 - 23:20 WIB

Lisda Hendrajoni Pastikan Beasiswa PIP Tahap 2 Aman, Masyarakat Diminta Tidak Risau

Jumat, 25 Oktober 2024 - 11:52 WIB

Fakta Unik Pilkada Pessel: Sudah Berlangsung 4 Kali, Paslon Nomor Urut 1 Tak Pernah Menang

Rabu, 23 Oktober 2024 - 22:22 WIB

Paslon ASIH Berkomitmen Buka 3 Juta Lapangan Kerja untuk Anak Muda di Jawa Barat

Berita Terbaru