Bandasapuluah.com – Sejumlah perantau Pesisir Selatan di Riau menggelar musyawarah di Hotel Resky Menara, Minggu (23/1).
Dalam forum tersebut, mereka yang notabene berasal dari pengurus DPW Perkumpulan Keluarga Pesisir Selatan (PKPS) Riau sepakat nama organisasi kembali ke Ikatan Keluarga Pesisir Selatan (IKPS) dan menetapkan Jhon Satri sebagai Ketua IKPS Riau periode 2022-2027.
Dengan begitu, terjadi kekosongan kepengurusan DPW PKPS di Riau. Lalu bagaimana tanggapan DPP PKPS terkait hal ini? Akankah ada pendirian DPW PKPS di Provinsi Riau?
Ketua Umum DPP PKPS Zulhendri Chaniago menegaskan tidak akan menggubris kelompok yang mengadakan musyawarah tersebut sebelum mereka berkirim surat resmi ke DPP PKPS.
“Biar saja, kami DPP tidak akan menggubris sebelum mereka mengirim surat ke DPP secara resmi,” terang Zulhendri.
Surat resmi yang di kirim oleh IKPS Riau tersebut lanjutnya, mesti di tandatangani oleh ketua, sekretaris dan diketahui oleh tokoh Pessel di Riau.
Kata Zulhendri, setelah itu barulah DPP PKPS menentukan sikap. “Setelah itu baru DPP bersikap apakah menerima atau tidak atau membuat PKPS baru di Riau,” terangnya.
Selanjutnya, ia menyayangkan sikap dari pengurus PKPS Riau tersebut. Padahal sebelumnya DPW PKPS Riau sepakat di dalam Munas terkait perubahan nama organisasi.
Jhon Satri selaku Ketua DPW Riau kala itu, sebut Zulhendri, hadir dalam pengambilan keputusan di Munas. “Yang kita herankan mengapa mereka berubah di tengah jalan,“ kata Zul.
Dikatakan, keputusan perubahan nama organisasi oleh beberapa pengurus PKPS Riau itu tidak pernah mengirimkan surat kepada DPP PKPS. “Mereka hanya mengirim notulen rapat melalui sosial media,“ pungkasnya.
