“Kegiatan pembangunan yang dibiayai dengan CSR dilaksanakan oleh Forum CSR yang terdiri dari perwakilan-perwakikan perusahaan, dan diawasi oleh Tim Fasilitasi,” jelas Rang Balai Selasa itu.
“Nanti Bupati melaporkannya kepada DPRD bersamaan dengan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah,” sambungnya lagi.
Di Pesisir Selatan, lanjut Novermal, banyak perusahaan perkebunan dan pabrik kelapa sawit. “Juga ada PLTMH, usaha perikanan, perbankan, dan usaha lainnya,” ujarnya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Hitung kasar saja, setidaknya ada pontensi CSR sekitar Rp3 sampai 5 miliar setahun,” lanjutnya.
“Kalau dikelola dengan baik, tentu akan berdampak baik bagi kesejahteraan masyarakat, terutama yang berada di sekitar perusahaan,” tegasnya.
“Saya yakin, usulan Ranperda ini akan disetujui oleh kawan-kawan anggota Dewan untuk dilanjutkan pembahasannya bersama Bupati,” ujar Novermal optimis.
“Karena, ini menyangkut kesejahteraan masyarakat, dan juga dalam rangka mewujudkan good governance and clean governance (pemerintahan yang baik dan pemerintahan yang bersih),” pungkas Pengurus Pusat JMSI itu.
Halaman : 1 2
