Bandasapuluah.com – DPRD Kota Padang Panjang kembali menggelar Rapat Paripurna yang dipimpin Ketua Mardiansyah, Selasa (21/9), di Gedung DPRD Padang Panjang.
Kali ini, lima fraksi menyampaikan pemandangan umum terhadap Nota Penjelasan Wali Kota Padang Panjang atas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Padang Panjang tahun 2021.
Selain Ranperda Perubahan APBD, pandangan umum para fraksi juga menyampaikan tentang tiga Ranperda tentang Cadangan Pangan, Pembangunan Kepemudaan dan Penyertaan Modal Daerah ke dalam Modal Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Sumbar.
Terkait rancangan Perubahan APBD, Fraksi Demokrat Kebangkitan Bangsa meminta penjelasan kepada Pemerintah Kota tentang sektor apa saja yang berpotensi untuk meningkatkan pendapatan daerah dan kegiatan-kegiatan OPD apa saja berpeluang untuk dilakukan rasionalisasi.
“Kami juga mempertanyakan langkah apa saja yang diperlukan dalam percepatan dalam pemulihan ekonomi dan kesehatan masyarakat,” ungkap Herman yang mewakili Fraksi Demokrat Kebangkitan Bangsa.
Terkait Ranperda Pembangunan Kepemudaan, Fraksi Gerindra-PKS meminta pemerintah daerah mengoptimalisasi peran pemuda dari segala sisi. Sudah seharusnya pemerintah daerah berkolaborasi dengan unsur kepemudaan yang ada di setiap kelurahan, kecamatan serta kota. Baik itu dari segi ekonomi kreatif, pembangunan daerah dan lain-lain. Karena pemuda adalah gambaran Kota Padang Panjang dimasa mendatang, seperti salah satunya Karang Taruna. Sehingga nantinya kolaborasi ini dapat menghasilkan pemuda-pemuda kreatif, visioner dan tanpa meninggalkan isi dada yaitu iman dan taqwa.
“Kami juga meminta pemerintah daerah memaksimalkan peran serta unsur kepemudaan menyangkut penyakit masyarakat, yang sama-sama kita ketahui sudah mulai marak di Kota Padang Panjang. Sehingga pemuda sebagai menjadi salah satu ujung tombak dalam mengatasi hal tersebut,” sebut Idris Al Hafizh yang mewakili Fraksi Gerindra-PKS.
Senada dengan itu, Mahdelmi Datuak Maninjun yang mewakili Fraksi Golkar menyampaikan, terkait dengan program pembangunan kepemudaan yang dapat melahirkan pemuda yang kreatif, inovatif, kewirausahaan, langkah-langkah apa yang telah dilakukan OPD dalam membangkitkan semangat pemuda tersebut.
“Penyediaan infrastruktur, sarana dan prasarana sebagai ruang ekspresi dan kreasi hendaknya menjadi urusan wajib pemerintah. Sebagai bentuk keseriusan pemerintah dalam pembangunan kepemudaan tersebut. Sehingga pembangunan kepemudaan betul-betul dirasakan manfaatnya dan terlaksana sebagaimana mestinya dan berkelanjutan,” kata Mahdelmi.
Pada kesempatan itu, Fraksi Nasdem Bulan Bintangnya yang diwakili Hendra Saputra, SH meminta kepada wali kota untuk menaikan gaji THL yang terkategori memiliki beban kerja yang berat dan berisiko tinggi seperti sopir, petugas kebersihan, petugas damkar, dan lainnya. Apalagi kenaikan gaji THL tidak pernah lagi ditinjau dan diperbaharui dalam empat tahun terakhir.
Terkait pertumbuhan ekonomi, Fraksi PAN menilai, salah satu cara meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah dan meningkatkan sumber pendapatan daerah adalah dengan penyertaan modal pada BUMD, dalam hal ini PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat perlu dioptimalkan agar menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Penyertaan modal tentu harus berimplikasi pada pelayanan pertumbuhan ekonomi serta pembangunan daerah.
“Kami Fraksi PAN berharap dengan penyertaan modal dapat memacu pertumbuhan dengan penyaluran kredit yang meringankan masyarakat dan tidak berbelit-belit,” ujar Zulfikri Datuak Gindo Malano yang mewakili Fraksi PAN.
Rapat dihadiri Wali Kota Fadly Amran Datuak Paduko Malano, Wakil Wali Kota, Asrul, Wakil Ketua DPRD Yulius Kaisar, Wakil Ketua DPRD Imbral, Sekdako Sonny Budaya Putra, sejumlah anggota dewan, dan kepala OPD.
