Empat Permasalahan Pokok di Pesisir Selatan

Kepala daerah terpilih pada Pilbup Pessel  2016-2021, H. Hendrajoni, SH, M.H, dan Drs. Rusma Yul Anwar M. Pd,  mempunyai visi ” Terwujudnya Masyarakat Pesisir Selatan yang Mandiri, Unggul Agamis dan Sejahtera” tatkala yang bersangkutan hendak mencalonkan diri sebagai kepala daerah.

Visi ini dimaknai pula sebagai pengejawantahan atas janji politik kepala daerah dimaksud kepada masyarakat di wilayahnya.

Realisasi janji politik ini disusun dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pessel 2016-2021, Namun tahukah anda dalam membangun Pesisir Selatan sesuai dengan visi yang diusung Kepala daerah terpilih, Pesisir Selatan justru dihadapkan pada 4 masalah pokok.

Apa saja 4 permasalahan pokok yang tengah dihadapi oleh Pesisir Selatan itu  ?  Sebagaimana tertulis dalam Perubahan Rpjmd Pessel 2016-2021, Permasalahan itu adalah :

1. Rendahnya daya saing daerah

Daya saing daerah rendah saat sumber daya manusia dan produk hasil bumi serta olahan dari Kabupaten Pesisir Selatan kalah saat bersaing dengan manusia dan produk-produk dari daerah lain. Dengan

kata lain “competitive advantage” daerah relatif rendah sehingga sulit berkompetitif di era persaingan global. Globalisasi dan era digital menuntut sumber daya manusia yang unggul dan kreatif serta mampu membuat terobosasn-terobosan baru. Di era ini kita dituntut tidak hanya menawarkan produk namun lebih dari itu kita mesti mampu menawarkan solusi. Untuk itu menjadi tantangan besar bagi pemerintah daerah untuk menyiapkan generasi yang berdaya saing terlebih dalam menyongsong bonus demografi yang sebentar lagi akan kita hadapi.

2. Lunturnya pemahaman nilai-nilai adat dan agama dalam masyarakat

 Masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan sebagai bagian dari masyarakat minang kabau yang terkenal religius dan teguh memegang adat istiadat saat ini dihadapkan dengan tantangan yang berat. Seiring dengan perubahan zaman maka generasi saat ini tengah mengalami pergeseran nilai-nilai khususnya terkait adat, budaya dan agama. Sehingga falsafah adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah (ABS-SBK) yang menjadi kearifan lokal masyarakat minang kabau saat ini semakin tergerus oleh zaman. Akibatnya pemahaman dan pengamalan prinsip ABS-SBK dalam masyarakat semakin menurun dan semakin mengkhawatirkan. Lembaga adat dan agama sebagai supra struktur sosial dalam masyarakat seolah-olah kehilangan peran fungsi.

3. Daerah rawan bencana

Kabupaten Pesisir Selatan merupakan daerah pesisir pantai yang membentang sepanjang 234,2 km di pesisir barat pulau Sumatera. Posisi daerah yang berbatasan langsung dengan Samudera Indonesia serta letak geografis wilayah yang berada dekat patahan lempeng bumi dan jalur cincin api, menyebabkan Kabupaten Pesisir Selatan sangat rentan terhadap bencana gempa bumi dan gelombang tsunami. Di belahan timur kabupaten, membentang gugusan bukit barisan yang kaya akan sumber air yang mengalir melalui sungai-sungai besar. Topografi daerah yang berbukit-bukit dengan jenis tanah cenderung labil menyebabkan ancaman bencana longsor dan banjir menjadi permasalahan rutin yang selalu dihadapi oleh masyarakat. Belum lagi pada beberapa kawasan hutan dengan tanah bergambut yang sering menimbulkan ancaman kebakaran hutan di setiap musim kemarau.

4. Lemahnya sendi-sendi perekonomian daerah

Lemahnya sendi-sendi perekonomian bangsa terlihat dari belum terselesaikannya persoalan kemiskinan, kesenjangan sosial, kesenjangan antar wilayah, ketergantungan dalam hal pangan, energi, keuangan, dan teknologi. Daerah belum mampu mengoptimalkan pemanfaatan kandungan kekayaan alam yang sangat besar, baik yang mewujud (tangible) maupun bersifat non-fisik (intangible), bagi kesejahteraan masyarakat. Untuk itu perlu semangat dan paradigma baru dalam memperbaiki tata kelola daerah melalui pembangunan yang berkualitas melalui transformasi ekonomi daerah. Tidak ada pilihan lain selain melakukan transformasi ekonomi yang selama ini sangat bergantung pada sektor tradisional untuk beralih ke sektor industry dan jasa.