 |
|
Pembatasan Sosial Berskala Besar ( PSBB) mulai diberlakukan di Sumatera Barat (Sumbar) pada 24 April hingga 5 Mei mendatang.
Baca juga: Dampak Covid-19: Kemelut Peraturan Pemerintah dan Harapan Masyarakat Terkait Bantuan
Dengan diberlakukan PSBB, maka pada prinsipnya semua KK harus dapat Bantuan Lansung Tunai, tanpa Pengecualian. Mengingat tak ada masyarakat yang tidak terkena terdampak oleh wabah Corona ini.
Hal itu diungkapkan oleh Saidal Masfiyuddin, S.H, Politisi Partai Golkar melalui akun Facebook pribadinya.
Baca juga: Kebijakan Fiskal Agresif dan Berharap Ekonomi Bangkit (Rebound) Ditengah Gempuran Covid-19
“Kita punya uang untuk itu, kita butuh uang cuma 1,8 Triliun,” ungkap Saidal lewat TS-nya.
Menurutnya untuk membantu satu juta KK di Sumbar, hanya butuh uang 1,8 triliun. Hanya butuh sehari bagi Pemprov dan Pemda Kabupaten/Kota untuk menggeser APBD masing-masing untuk mendapatkan uang dua triliun lebih.
Baca juga: Wagub : BLT Provinsi Dikirimkan Langsung Ke Alamat Penerima Via Pos
Ia juga menjelaskan cara untuk mendapatkan uang sebanyak itu.
“Yah, cuma 10 % saja dari APBD Propinsi dan Kab/kota atau 25 % dari Belanja Langsung di APBD tersebut sudah dapat jang 2 triliun lebih,” terangnya.
Baca juga: Strategi Penyaluran Bantuan Covid-19
Pasalnya Jumlah keseluruhan APBD Propinsi dan Kab/Kota di Sumbar lebih dari 20 Triliun.
Sekarang jadi pertanyaan, lanjutnya, mau tidak merevisi APBD sebesar itu.
Menurutnya, tak lebih dari satu minggu, semua KK di Sumbar dapat BLT dan tak perlu menunggu data dari Kab/Kota, karena data KK sudah ada, jadi tidak perlu klasifikasi lagi.
Baca juga: Bantuan Sembako: Debat Kusir Masyarakat dan Pemerintah
“Kenapa kita takut , kan itu uang rakyat juga, kita kembalikan ke rakyat dalam kondisi darurat ini,” tutupnya.
- Dapatkan berita dan artikel terbaru bandasapuluah.com di Google News
- Gabung di Grup Facebook Kaba Bandasapuluah untuk mendapatkan informasi berita terbaru dan terlengkap hari ini.
- Update terus berita terbaru dan terlengkap hari ini dengan menyukai Halaman Facebook bandasapuluah
Sepakat dgn bapak dewan ….jika kabupaten kota mau merevisi atau mengalihkan anggaran yg pada saat ini masih bisa ditunda dipakai utk membantu masyarakat dlm mencukupi kebutuhan dinanasa covid ini itu bukanlah yg sulit karena mmg memungkinkan…oleh karena itu anggota dewan berkoordibasilah dgn pemerintah agar itu bisa terwujud.
Tidak akan terjadi tu Pak.
Bapak saidal ini sebenarnya yg cocok duduk di DPR RI..karena menyuarakan aspirasi rakyat
Jangan hanya bicara pak..buktikan dengan surat keputusan dan realisasikan langsung..kalau bpk hy bicara di media percuma..membuat masyarakat makin pusing dan kecewa
tolong direalisasikan pak agar km bisa makan makanan sehat,agar terhindar dari virus covid-19 bukankah itu yg digaung2 kan oleh
pemerintah,,