Padang, bandasapuluah.com– Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan nomor urut satu, Hendrajoni-Hamdanus mengatakan untuk memajukan daerah harus mengerjakan seluruh infrastruktur, baik itu jalan maupun destinasi pariwisata.
“Di samping itu, Sumber daya manusia kita latih ke depan. Disitu maka ada peluang Pesisir Selatan maju,” ungkap Hendrajoni saat Debat Publik Putaran II Antar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan di Studio Padang Tv, Jumat (27/11/2020).
Panjang jalan kabupaten di tahun 2015 adalah 2333,18 km sedangkan diakhir 2019 angkanya juga sama.
Hal itu diungkapkan Hendrajoni ketika mendapatkan pertanyaan terkait pendalaman visi, misi dan program kerjanya.
“Salah satu misi Paslon 1 adalah meningkatkan kemandirian ekonomi daerah dengan meningkatkan produksi dan nilai tambah hasil Sumber daya alam. Realitanya keuangan daerah belumlah mandiri untuk melaksanakan semua program dan kegiatan yang direncanakan. Dengan demikian, investasi menjadi sesuatu yang tidak dapat dihindarkan. Pernyataannya; bagaimana strategi Paslon 1 untuk menyelaraskan kemandirian ekonomi dengan kepentingan investasi,” tanya moderator, Nashrian Bahzain.
Hendrajoni menyebut semua itu sudah ia lakukan selama memimpin Pesisir Selatan 4,5 tahun terakhir.
Semuanya berubah. Tidak ada yang tak berubah di Pesisir Selatan
“Ini semua sudah saya lakukan di Pesisir Selatan. Hasilnya sangat memuaskan. Semuanya berubah. Tidak ada yang tak berubah di Pesisir Selatan,” ujar Hendrajoni.
Akan tetapi, pernyataan Hendrajoni tersebut dibantah oleh Calon Bupati nomor urut 2, Rusma Yul Anwar. Rusma Yul Anwar mengatakan perbaikan infrastruktur yang telah dilaksanakan kurang lebih 4,5 tahun haruslah mengacu pada data.
“Barangkali kita harus mengacu pada data Pesisir Selatan dalam Angka (PSDA), ketika Paslon 1 menyebut perbaikan jalan dan infrastruktur, nyatanya bukanlah demikian,” ujar Rusma Yul Anwar.
Ternyata, lanjut Rusma, dalam buku PSDA ,pada tahun 2015 panjang jalan kabupaten adalah 2333 km sedangkan diakhir tahun 2019 panjang jalan tetap itu juga.
“Dan lebih banyak jalan yang rusak panjangnya, lebih dari 800 km,” lanjutnya.
Namun, Hendrajoni menyanggah tanggapan Rusma Yul Anwar. Hendrajoni menyebut Rusma Yul Anwar tidak melihat perkembangan Pesisir Selatan.
“Kalau tidak ada ini, berarti ia tidak pernah melihat bagaimana keadaan jalan yang begitu hebatnya. Bukan kata saya saja tapi kata orang dimana saja. Sudah licin semuanya,” sanggah Hendrajoni.
Lalu bagaimana faktanya?
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Jalan Kabupaten di Pessel pada tahun 2015 adalah sepanjang 2333,18 km.
Dari 2333,18 km tersebut 35,51 persen adalah jalan berkondisi baik, 8,56 persen berkondisi sedang, jalan berkondisi rusak sebesar 26,72 persen dan jalan berkondisi rusak berat 29,21 persen.
Artinya, pada tahun 2015 jalan berkondisi baik sepanjang 828,5 km, jalan berkondisi sedang sepanjang 199,7 km, berkondisi rusak sepanjang 623,33 km dan berkondisi rusak berat sepanjang 681,30 km.
Sedangkan pada tahun 2019, panjang jalan yang berstatus jalan kabupaten tetap diangka 2333,18 km. Artinya memang selama kepemimpinan Hendrajoni tidak terjadi penambahan jalan kabupaten.
Bahkan BPS mencatat terjadi penambahan panjang jalan yang berkondisi rusak berat dan berkurangnya panjang jalan dengan kondisi baik.
Dimana rinciannya; jalan berkondisi baik 28,23 persen atau 658,64 km, berkondisi sedang 11,07 persen atau 258,34 km, berkondisi rusak 23,96 persen dan berkondisi rusak berat 39,74 persen atau 857,2 km.
Bila diperbandingkan dari tahun 2015 hingga 2019 maka terdapat penambahan jalan kabupaten berkondisi rusak berat sepanjang 175,5 km , jalan berkondisi baik berkurang 165,81 km, jalan berkondisi sedang bertambah 58,67 km dan jalan berkondisi rusak berkurang 67,33 km.
Untuk diketahui, jalan kabupaten berkondisi rusak berat terpanjang berada di Kecamatan Lunang yaitu sepanjang 190,4 sedangkan persentase jalan rusak berat terpanjang ada di Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan yakni sebesar 66,78 persen.
Selain itu, persentase jalan kabupaten berkondisi baik adalah salah satu Indikator Kinerja Utama (IKU). IKU sendiri merupakan indikator untuk mengukur keberhasilan rencana pembangunan jangka menengah daerah dalam pencapaian visi dan misi kepala daerah yang telah ditentukan selama lima tahun ke depan.
