Mantan PM Malaysia Najib Razak Dihukum karena Menyelewengkan Dana Negara

– Pengadilan Malaysia telah memvonis mantan perdana menteri Najib Razak atas tuduhan penyalahgunaan kekuasaan dan pencucian uang, dalam persidangan besar keduanya terkait dengan skandal dana negara bernilai miliaran dolar.

Najib, 72 tahun, dituduh menyalahgunakan hampir RM2,3 miliar (USD569 juta, Rp 9,5 triliun) dari dana kekayaan negara 1Malaysia Development Berhad (1MDB).

Pada Jumat (26/12/2025) sore, hakim memutuskan dia bersalah atas empat dakwaan penyalahgunaan kekuasaan dan 21 dakwaan pencucian uang. Hukuman masih menunggu keputusan.

BBC melaporkan bahwa mantan PM tersebut sudah dipenjara setelah divonis bersalah beberapa tahun lalu dalam kasus lain terkait 1MDB. Putusan hari Jumat ini diambil setelah tujuh tahun proses hukum, yang menghadirkan 76 saksi di persidangan.

Putusan tersebut, yang dijatuhkan di Putrajaya, ibu kota administratif Malaysia, merupakan pukulan kedua dalam beberapa minggu terakhir bagi mantan pemimpin tersebut yang menghadapi masalah hukum dan telah dipenjara sejak tahun 2022.

Pada Senin (22/12/2025), pengadilan menolak permohonannya untuk menjalani sisa hukumannya sebagai tahanan rumah.

Namun, mantan perdana menteri tersebut tetap memiliki basis pendukung setia, yang mengklaim bahwa ia adalah korban dari putusan yang tidak adil, dan yang menghadiri persidangannya menyerukan pembebasannya.

Pada hari Jumat, puluhan orang berkumpul di luar pengadilan di Putrajaya untuk mendukung Najib.

Skandal 1MDB menjadi berita utama di seluruh dunia ketika terungkap satu dekade lalu, melibatkan tokoh-tokoh terkemuka dari Malaysia hingga Goldman Sachs dan Hollywood.

Penyelidik memperkirakan bahwa $4,5 miliar disalurkan dari dana kekayaan negara ke kantong individu swasta, termasuk Najib.

Pengacara Najib mengklaim dia telah disesatkan oleh para penasihatnya – terutama pemodal Jho Low, yang tetap menyatakan bahwa dia tidak bersalah namun masih buron.

Namun argumen tersebut belum meyakinkan pengadilan Malaysia yang sebelumnya memvonis Najib bersalah atas penggelapan dana pada tahun 2020.

Pada tahun itu, Najib divonis bersalah atas penyalahgunaan kekuasaan, pencucian uang, dan pelanggaran kepercayaan terkait transfer dana sebesar RM42 juta (USD 10 juta, Rp 173,6 miliar) dari SRC International – bekas unit 1MDB – ke rekening pribadinya.

Dia dijatuhi hukuman 12 tahun penjara, namun hukumannya dikurangi setengahnya pada tahun lalu.

Kasus terbaru menyangkut sejumlah besar uang, yang juga terkait dengan 1MDB, yang diterima dari rekening bank pribadinya pada tahun 2013. Najib mengatakan dia yakin uang itu adalah sumbangan dari mendiang Raja Abdullah dari Arab Saudi – sebuah klaim yang ditolak oleh hakim pada hari Jumat.

Terpisah, istri Najib, Rosmah Mansor, divonis sepuluh tahun penjara pada 2022 karena kasus suap. Dia dibebaskan dengan jaminan sambil menunggu banding atas hukumannya.

Skandal ini berdampak besar pada politik Malaysia. Pada tahun 2018, skandal tersebut menyebabkan kekalahan bersejarah bagi koalisi Barisan Nasional pimpinan Najib, yang telah memerintah negara tersebut sejak kemerdekaan pada tahun 1957.

Kini, keputusan baru-baru ini menyoroti keretakan dalam koalisi pemerintahan Malaysia, yang mencakup partai Najib, Organisasi Nasional Melayu Bersatu (UMNO).

Upaya Najib yang gagal untuk menjalani tahanan rumah pada hari Senin disambut dengan kekecewaan dari sekutu-sekutunya, namun disambut oleh para pengkritiknya dalam koalisi yang sama.

Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim meminta politisi dari semua pihak menghormati keputusan pengadilan.