Mundur dari kepemimpinan adalah cara terbaik untuk mengakhiri kisruh PBNU

Rabu, 24 Desember 2025 pukul 12.00 WIB merupakan batas akhir Rais Aam PBNU KH Miftachul Akhyar dan Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf untuk membuka jalan perbaikan atau rekonsiliasi pasca “keributan PBNU”, menyusul keputusan Syuriyah PBNU pada 20 November.

Sementara itu, Kamis, 25 Desember 2025 pukul 12.00 WIB telah ditetapkan sebagai batas akhir penyerahan amanah kepada Mustasyar PBNU jika kesepakatan tidak tercapai.

Batas waktu tersebut merupakan hasil kesepakatan antara sekitar 400 musyawirin yang berasal dari PW, PC dan PCI NU yang mewakili sekitar 70 persen struktur NU serta lebih dari 500 pengurus pesantren dan ulama senior NU yang tergabung dalam struktur Mustasyar.

Keputusan Muskub Lirboyo pada 21 Desember 2025 itu juga menegaskan, jika dalam waktu 3×24 jam terhitung pukul 12.00 WIB batas waktu tersebut tidak tercapai, maka amanah PBNU diberikan tambahan waktu 1×24 jam? “dari tanggal 24 Desember pukul 12.00 WIB sampai dengan tanggal 25 Desember pukul 12.00 WIB?” untuk menyerahkan mandat atau mengundurkan diri.

Jika tenggat waktu tersebut diabaikan, PW-PC-PCI NU akan mencabut mandat tersebut melalui usulan Kongres Luar Biasa (MLB) disertai mosi tidak percaya terhadap pimpinan PBNU.

Menyikapi situasi tersebut, KH Abdussalam Shohib (Gus Salam) meminta seluruh PW, PC dan PCINU berani bertindak tegas dalam menjalankan komitmen bersama terhadap hasil Muskub Lirboyo.

“Mereka harus berani dan tegas dalam menjalankan komitmen bersama di Muskub Lirboyo, Kediri,” kata Gus Salam.

Menurut Pengurus Pondok Pesantren Mamba’ul Ma’arif Denanyar, Jombang, komitmen Muskub merupakan upaya kolektif menyelamatkan NU dari konflik berkepanjangan yang dianggapnya tidak produktif dan justru mencoreng harkat dan martabat Jam’iyyah.

Komitmen ini merupakan upaya bersama untuk mengakhiri konflik-konflik yang tidak berguna dan mempermalukan seluruh warga Jam’iyyah, ujarnya.

Gus Salam mengaku khawatir karena krisis PBNU sudah terjadi sejak awal wajib pimpinan Kongres ke-34. Menurut dia, konflik tidak hanya dirasakan di pusat, tapi juga mengguncang struktur NU dan jemaah di daerah.

“Sebaiknya keduanya mengakui kesalahannya lalu mengundurkan diri karena tanggung jawab moral dan manajerial atas krisis berkepanjangan yang menjerat PBNU,” tegasnya.

Ia meyakini langkah mundur justru bisa menyelamatkan organisasi dan mengembalikan harapan warga NU di tingkat daerah hingga cabang dan badan otonom.

Dengan mundurnya mereka bisa membangkitkan optimisme warga NU untuk menguatkan kembali jam’iyyah dan jemaah. Daripada terus terseret arus pertikaian antara yang benar dan yang salah, lanjutnya.

Gus Salam pun mengingatkan, jabatan kepemimpinan PBNU sebenarnya merupakan amanah untuk mengabdi kepada para santri dan ulama pendiri NU.

Ingat, mereka membantu memimpin santri dan muassis Mbah Hasyim, bukan mengarahkan pengikutnya pada ambisi dan nafsu duniawi. Ingat itu dan hati-hati, tegasnya.

Hingga saat ini, belum terlihat langkah nyata dari KH Miftachul Akhyar maupun lembaga Syuriyah PBNU untuk membuka ruang diskusi terkait keputusan pemberhentian Gus Yahya dari jabatan Ketua Umum PBNU. Alasan penegakan disiplin organisasi dan sanksi terhadap pelanggaran berat dianggap sebagai keputusan yang tidak dapat dinegosiasikan.

Namun menurut Gus Salam, pelanggaran-pelanggaran yang dijadikan dasar pengambilan keputusan Syuriyah, termasuk berbagai permasalahan pada periode 2022-2025, merupakan kesalahan kolektif dan sistemik pada kepemimpinan Rais Aam dan Ketua Umum PBNU.

Dia menyebut keributan PBNU saat ini merupakan puncak dari mismanajemen, disorientasi, dan arogansi struktural elite PBNU. Gus Salam menegaskan, NU bukan milik pengurus, melainkan milik ulama pesantren dalam menjalankan kewajibannya membimbing umat dan menjaga persatuan.