Gelar Kasus Ijazah Jokowi, Pengacara Roy Suryo Cs Soroti Bukti Pembanding

Abdul Gafur menegaskan, hingga saat ini Universitas Gadjah Mada (UGM) belum pernah menyatakan secara tegas keaslian ijazah fisik Jokowi setelah dilakukan pemeriksaan.

“Selama ini ijazah Pak Joko Widodo tidak pernah dinyatakan asli oleh UGM. UGM belum pernah melihat ijazah Pak Joko Widodo dan tidak pernah memeriksa ijazah Pak Joko Widodo. Namun yang keluar dari otoritas Universitas Gajah Mada adalah Pak Joko Widodo merupakan alumni,” kata Abdul Gafur.

Ia menilai pernyataan UGM yang mengakui Jokowi sebagai alumni hanya membahas aspek administrasi dan proses akademik, bukan substansi dugaan pemalsuan yang dipermasalahkan kliennya.

Abdul Gafur menegaskan, fokus kliennya ada di ranah pidana yakni dugaan pemalsuan dokumen berdasarkan Pasal 263 Ayat 1 KUHP.

Sedangkan yang ditanyakan berdasarkan pasal 263 ayat 1 UHP, yakni ijazah diduga palsu, fisik badan palsu, ujarnya.

Abdul Gafur bahkan mendorong UGM lebih proaktif dengan membentuk Tim Investigasi.

“UGM sebaiknya mencabut ijazah Pak Joko Widodo dan membentuk tim penyidik ​​khusus untuk memeriksa ijazah tersebut,” tegasnya.

Ia membandingkan pemeriksaan ijazah ini dengan mekanisme pengujian keaslian uang yang dilakukan Bank Indonesia.

“Kalau kita mau menyamakannya dengan pemeriksaan mata uang oleh Bank Indonesia,” imbuhnya.

Tim kuasa hukum juga meminta penyidik ​​Polda Metro Jaya memastikan kebenaran dokumen pembanding yang digunakan dalam proses penyidikan.

Menurut Abdul Gafur, tanpa kewenangan yang jelas, bukti pembanding berpotensi bermasalah secara hukum. Tanpa kejelasan otoritas penerbit, bukti pembanding berpotensi bermasalah secara hukum dan hasilnya tidak dapat diandalkan.

“Jangan sampai bukti-bukti pembanding, misalnya permintaan maaf, diduga dibuat di pasar permukaan, kemudian diuji juga sebagai bukti pembanding,” ujarnya seraya mengingatkan bahwa bukti-bukti tersebut tidak boleh berasal dari sumber yang tidak jelas.

Abdul Gafur menutup pernyataannya dengan mengingatkan bahwa hukum pidana harus menjadi ultimum remedium (pilihan terakhir).