Peresmian Bandara Jokowi Tanpa Libatkan Menteri ESDM

BANDASAPULUAH.COM – Mantan Sekretaris BUMN Muhammad Said Didu angkat bicara terkait dugaan skandal pembangunan smelter Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP).

Pernyataan tersebut menanggapi temuan tim Penguasaan Kawasan Hutan (PKH) yang dipimpin Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin mengenai keberadaan bandara di kawasan IMIP yang operasionalnya tidak melibatkan otoritas negara. Bandara ini bahkan santer disebut sebagai bandara ilegal di media sosial.

Akankah dugaan skandal pembangunan smelter IMIP terungkap? Kata Said Didu dalam cuitan di akun media sosialnya, Selasa (25/11).

Said Didu mengatakan, setelah Tim PKH menemukan bandara yang diduga ilegal di IMIP, ia menduga ada skandal besar di IMIP.

“Setelah bandara IMIP “ilegal” dibuka oleh tim PKH yang dipimpin Jenderal TNI (Purn) Sjafrie Sjamsuddin, saya curiga kuat ada skandal besar di IMIP,” Kata Didu.

Said Didu kemudian merinci tiga indikasi skandal besar dimaksud telah terjadi. Tokoh yang kerap turun langsung ke lapangan menyuarakan penolakannya terhadap perampasan tanah rakyat ini mengatakan, pada Mei 2025 lalu, Presiden Joko Widodo meminta masukan dari Menteri ESDM yang saat itu dipimpin Sudirman Said terkait peresmian IMIP.

“Pada bulan Mei 2015, Presiden Jokowi meminta saran kepada Menteri ESDM Sudirman Said terkait peresmian IMIP, namun disarankan untuk tidak melaksanakan peresmian karena masih belum clean and clear. Namun, Presiden tetap meresmikannya tanpa mengundang Menteri ESDM,” kata Didu.

Selain itu, di kawasan IMIP, Said Didu juga mengungkapkan terdapat pelabuhan besar yang tergolong sangat besar. “Di lokasi itu juga terdapat pelabuhan bebas yang sangat besar,” katanya.

Said Didu menduga ekspor bijih nikel ilegal KPK sebanyak 5,3 juta ton senilai Rp14,5 triliun diduga kuat melalui pelabuhan tersebut. Ekspor tersebut diduga melibatkan pejabat tinggi negara dan masih ditutup-tutupi.

“Saya sudah ke IMIP sebanyak 4 kali baik sebelum maupun sesudah peresmian dan terakhir pada tahun 2025 jadi saya sedikit paham,” dia menekankan.

Sebelumnya, isu keberadaan bandara yang diduga beroperasi tanpa otoritas negara di kawasan industri Morowali mendadak menjadi perhatian publik.

Hal ini mencuat setelah Peneliti Kajian Strategis dan Pertahanan Indonesia (ISDS) Edna Caroline mengungkap sederet kejanggalan terkait Bandara PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) yang beroperasi sejak pemerintahan Jokowi pada 2019.

Menurut Edna, permasalahan tersebut sebenarnya bukan hal baru. Ia mengatakan, hal ini merupakan bagian dari serangkaian kebocoran di sektor pertambangan yang menjadi sorotan sejak Pilpres 2014.

“Kalau kita lihat tahun 2014, Pak Prabowo saat kampanye bicara soal kebocoran, kebocoran, kebocoran. Nah, salah satu yang dianggap banyak orang sebagai kebocoran adalah penambangan liar,” kata Edna di Channel Youtube TV Justice Forum, dikutip Selasa (25/11/2025).

Dia menjelaskan, baru-baru ini Presiden Prabowo Subianto meminta TNI melakukan pelatihan di sejumlah wilayah yang dekat dengan lokasi penambangan liar, seperti Bangka Belitung dan Morowali.

Namun temuan yang muncul di Morowali disebut jauh lebih mengejutkan. Morowali besar sekali. Kawasan industrinya 4.000 hektare, ternyata ada bandaranya yang bukan kewenangan Indonesia, kata Edna.

Artinya orang dan barang bisa keluar masuk tanpa diawasi. Tertutup. Informasinya aparat keamanan tidak bisa masuk, ujarnya.

Edna menambahkan, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin juga menyampaikan informasi serupa saat meninjau latihan TNI di kawasan tersebut.

“Ini yang disampaikan Menhan Pak Sjafrie. Tidak ada bea cukai dan imigrasi. Dan katanya, tidak boleh ada negara di dalam negara,” kata Edna menirukan pernyataan Menhan.

Dia menjelaskan, latihan TNI di Morowali merupakan bagian dari latihan Komando Gabungan (Kogab) dengan skenario perebutan pangkalan udara.

Namun fokus Edna tertuju pada pesan yang disampaikan Menhan yang dinilainya sangat tegas dan tidak boleh dianggap enteng.

“Dalam posisi menteri, ini pernyataan yang sangat jelas. Beliau juga mengatakan bahwa kita harus berdaulat, ini milik kita, kita harus menjaganya. Tambang ini harus untuk kesejahteraan rakyat Indonesia dan kita harus tahu apa yang masuk dan keluar,” jelasnya.

Edna juga menyoroti fakta bahwa bandara IMIP telah beroperasi sejak diresmikan oleh Jokowi pada tahun 2019.

Artinya, hal itu sudah berlangsung cukup lama dan selama itu tidak ada pejabat negara di sana. Itu yang kami minta, tegasnya.

Ia mendorong masyarakat untuk terus memantau perkembangannya, apalagi setelah Menteri Pertahanan menyatakan akan melaporkan temuannya kepada Presiden Prabowo.

Harapannya harus ada petugas bea cukai yang ditempatkan di sana, harus ada petugas imigrasi juga. Itu jumlah minimumnya. Belum lagi airnav. Ini juga masalah keamanan. Kalau pesawatnya menuju ke sana, kita tidak tahu? “Ini juga soal regulasi udara,” tegasnya.

Lebih lanjut, dia menilai perlu ada kejelasan mengenai siapa pihak pertama yang mengeluarkan izin bandara.

Edna mengatakan, sorotan ini membuka kemungkinan terjadinya pelanggaran yang sudah berlangsung bertahun-tahun tanpa campur tangan negara.

“Ini sudah terjadi sejak tahun 2019. IMIP sendiri sudah ada sejak tahun 2010, namun berkembang pada era Jokowi,” ujarnya.