Buruk! Bandara IMIP Morowali Tertutup Beroperasi Sejak Era Jokowi, Tak Ada Bea Cukai dan Imigrasi!

Soal akses menjadi sorotan karena selama ini bandara dan kompleks IMIP disebut-sebut sulit bahkan mustahil dimasuki aparat pemerintah. Tegas pernyataan Sjafrie bahwa “tidak mungkin ada negara di dalam negara”. Hal ini menyoroti kekhawatiran mengenai potensi celah yang dapat mengancam kedaulatan ekonomi dan keamanan nasional.

Kontroversi ini menimbulkan berbagai pertanyaan terkait pengelolaan kawasan industri strategis di Sulawesi Tengah (Sulteng).

Terkait hal tersebut, Peneliti Kajian Strategis dan Pertahanan Indonesia (ISDS) Edna Caroline menyatakan, hal itu bermula dari perintah Presiden Prabowo Subianto mengenai pelatihan TNI di wilayah sekitar tambang, yakni di Bangka Belitung dan Morowali.

“Ini sepertinya bermula dari perintah Presiden, jadi sebenarnya saya kira kalau mengacu pada tahun 2014, Pak Prabowo sudah bicara soal kebocoran saat kampanye. Salah satu yang dianggap banyak bocor adalah penambangan liar, makanya Presiden beberapa waktu lalu memerintahkan TNI untuk berlatih di daerah dekat penambangan liar yaitu Bangka Belitung dan Morowali,” kata Edna dalam wawancara seperti dikutip Monitorindonesia.com, Selasa (25/11/2025).

Edna pun mengaku baru mengetahui kawasan industri di Morowali seluas 4.000 hektar (ha) dan sudah termasuk bandara. Namun yang mengejutkan, tidak ada otoritas Indonesia di bandara yang mengizinkan orang dan barang masuk dengan bebas tanpa pengawasan.

“Lebih spesifiknya, saya juga baru tahu kalau Morowali luasnya 4.000 hektar, kawasan industri. Ternyata di sana ada bandara yang tidak ada kewenangan Indonesia, artinya orang dan barang bisa keluar masuk tanpa pengawasan, ditutup. Informasinya aparat keamanan tidak bisa masuk,” jelasnya.

Namun yang jelas, kata dia, tidak ada Bea Cukai dan Imigrasi di bandara tersebut. Hal itu disampaikan Menhan Sjafrie saat meninjau latihan yang dilakukan Komando Gabungan (Kogab) bertajuk latihan “Air Base Capture”.

Namun yang lebih penting adalah pernyataan Menteri Pertahanan Sjafrie bahwa “tidak mungkin ada negara di dalam negara”. “Saya kira yang mengejutkan adalah ketika Pak Sjafrie mengatakan bahwa “tidak boleh ada negara di dalam negara”. Nah, katanya begitu, makanya dia lapor ke Presiden bahwa selama ini di Morowali belum ada Bea Cukai dan Imigrasi yang mengawasi keluar masuknya orang dan barang,” jelasnya.

Artinya, lagi-lagi dia menegaskan, tidak boleh ada satu negara pun yang mengacu pada apa yang terjadi di kawasan industri Morowali.

“Di IMIP. Di IMIP itu besar, 4.000 hektar. Nah, ada joint venture Indonesia juga, jadi di beberapa daerah pastinya banyak orang Indonesia yang bekerja di sana,” jelasnya.

Klik selanjutnya untuk melanjutkan membaca…

Halaman : 1 2 3 Selanjutnya