PDIP Tanggapi Sindiran PSI Soal Nenek Masih Pimpin Partai: Jaga Etika Politik!

BANDASAPULUAH.COM – Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Yulian Gunhar menanggapi keras pernyataan Ketua Harian DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Ahmad Ali yang menyebut sosok seorang nenek yang sudah puluhan tahun memimpin partai tersebut. Gunhar mempertanyakan maksud dan makna pernyataan tersebut.

“Siapa maksudnya? Apa masalahnya? Jangan menyindir seolah-olah itu benar. PSI tidak boleh ikut campur urusan pihak lain,” kata Gunhar dalam keterangannya, Senin 24 November 2025.

Gunhar menegaskan, PSI harus menjaga etika politik, khususnya dalam mengusung narasi politik anak muda.

“Dalam membangun peradaban politik, kita harus menghormati kewenangan masing-masing partai. Jangan ikut campur dalam rumah tangga partai lain,” tegasnya.

Gunhar menyayangkan PSI kini diisi oleh tokoh-tokoh yang memiliki rekam jejak kegagalan di dunia politik.

“Kita prihatin melihat partai yang punya potensi besar dan dipimpin oleh anak-anak muda, tapi kenapa sebagian kadernya yang baru bergabung punya rekam jejak kalah dan gagal? Jangan alihkan isu dengan menyerang partai lain,” lanjut Gunhar.

Gunhar menyatakan, PDIP selalu menjaga etika demokrasi dan tidak pernah mengomentari urusan internal partai mana pun. Namun, dia menegaskan PDIP tidak akan tinggal diam jika PSI terus memicu konfrontasi.

“Kita jaga etika dengan tidak menyinggung pihak manapun. Tapi kalau mau gas, kita juga siap gas. Jangan dikira PDIP belum siap,” ujarnya.

Sebelumnya, Ahmad Ali menyebut tak ada salahnya jika Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) masih terjun ke dunia politik setelah tak lagi menjabat sebagai Presiden. Ia kemudian membandingkannya dengan mantan Presiden lain yang memimpin partai politik meski sudah tua, meski tidak menyebut namanya secara langsung.

Pernyataan tersebut disampaikan Ahmad Ali saat memberikan arahan pada Rapat Koordinasi Wilayah PSI Kepri di Batam, Sabtu (22/11) malam.

Kasihan Pak Jokowi, dihina dan dimaki-maki. Tapi kalau melawan, disuruh jadi negarawan.